Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Paparan strategi, inovasi digital, dan tata kelola pajak & retribusi daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan.
Dasar Hukum Pembentukan & Kewenangan
Landasan regulasi yang menjadi dasar tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Pelalawan.
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan merupakan Badan Teknis yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1);
Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Pelalawan
Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
I. Inovasi Digital dan Teknologi Informasi
SIDAPA (Sistem Informasi Dashboard Pendapatan Daerah)
Dashboard interaktif berbasis web untuk memantau capaian realisasi PAD secara real-time, yang membantu pimpinan dalam pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
SIIP (Sistem Informasi Pajak)
Platform berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi pajak daerah melalui Info Pajak Pelalawan.
Manfaat Aplikasi SIIP ini yakni masyarakat dapat memperoleh informasi tagihan pajak sekaligus melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja dengan cara mengakses link aplikasi, yang antara lain sebagai berikut:
- Melihat dan/atau mencetak tagihan pajak secara online;
- Membayar pajak secara online melalui Barcode QRIS tanpa biaya admin;
- Cetak bukti bayar pajak secara online;
- Cetak rekap/riwayat pajak secara online;
- Cetak dokumen konfirmasi status wajib pajak (KSWP).
Inovasi Digital dan Teknologi Informasi (lanjutan)
SITANJAK MERAH (Sistem Layanan Pajak Mandiri Bendahara Daerah)
Memudahkan bendahara instansi melaporkan dan membayar pajak daerah secara mandiri tanpa harus datang ke Kantor Bapenda.
Manfaat Aplikasi SITANJAK MERAH yakni memudahkan pengelolaan transaksi pajak daerah oleh Bendahara OPD, Bendahara Desa, Bendahara Sekolah tanpa harus datang ke Kantor Bapenda sehingga akan menghemat waktu dan biaya operasional, dalam hal antara lain sebagai berikut:
- Input data transaksi pajak daerah untuk memperoleh ID Billing/BRIVA/VA BNI;
- Cetak SPPD sebagai tagihan pajak yang sudah tercantum kode Barcode QRIS;
- Melakukan pembayaran pajak secara online tanpa kuatir biaya administrasi Bank;
- Dapat mencetak langsung tanda bukti bayar.
SIAP-PAKDE (Sistem Aplikasi Petugas Pajak Kelurahan dan Desa)
Memudahkan petugas pajak dan masyarakat dalam mengelola serta mengakses layanan perpajakan daerah secara langsung tanpa harus datang ke Kantor Bapenda.
Manfaat Aplikasi SIAP-PAKDE antara lain sebagai berikut:
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Efisien waktu dan biaya;
- Mempermudah Kerja Petugas Pajak Desa;
- Transparansi dan akurasi data;
- Mendukung pembayaran non tunai (cashless);
- Bisa mencetak Salinan SPPT di desa;
- Bisa Mencetak bukti bayar di desa.
Inovasi Digital dan Teknologi Informasi (lanjutan)
SIRTU (Sistem Informasi Retribusi Terpadu)
Mengintergrasikan berbagai layanan retribusi daerah di Kabupaten Pelalawan secara terpadu.
- Memudahkan masyarakat melihat tagihan;
- Menyediakan informasi data petugas pemungut resmi;
- Sarana untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan terkait layanan retribusi;
- Mengawasi status pembayaran secara transparan, cepat dan akurat;
- Menyediakan Informasi Realisasi Retribusi Daerah.
Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah Lainnya
- SIMPATDA (Sistem Informasi Managemen Pendapatan Daerah) — Sebagai sistem administrasi terpadu untuk mengelola seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah secara digital.
- SIM-PBB (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan) — Aplikasi yang digunakan untuk mengelola administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara terintegrasi, menyimpan data teknis tanah dan bangunan serta identitas wajib pajak di seluruh wilayah kabupaten.
Inovasi Digital dan Teknologi Informasi (lanjutan)
SIM-BPHTB (Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
Aplikasi yang digunakan untuk mendigitalisasi seluruh rangkaian administrasi pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan, mulai dari pendaftaran, pelaporan hingga validasi pembayaran, serta terhubung dengan database SIMPBB untuk memastikan objek pajak yang dialihkan memiliki catatan PBB yang bersih (tidak ada tunggakan) sebagai syarat validasi BPHTB.
SIREHAN (Sistem Retribusi Kebersihan)
Aplikasi yang digunakan untuk mengelola pemungutan retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan dan menjadi platform utama untuk mendata wajib retribusi pelayanan kebersihan/persampahan secara elektronik.
Digitalisasi Pembayaran
Perluasan kanal pembayaran non-tunai melalui QRIS, Mobile Banking (Bank Riau Kepri Syariah, Mandiri, BNI, BRI), serta jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart.
II. Inovasi Non-Digital dan Pemberdayaan
- GETAR PAK KADES (Gerakan Target Maksimal Pajak di Kelurahan dan Desa) — Program sinergi dengan pemerintah kelurahan dan desa untuk mempercepat layanan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di tingkat akar rumput.
- Gerakkan OPD — Langkah optimalisasi pendapatan khususnya untuk sektor PBB dan retribusi sampah yang melibatkan peran aktif Organisasi Perangkat Daerah.
- Kerja sama dengan Tim Satuan pemburu pelanggar PERDA.
- Aksi Tempel Tempel (ATT) — Gerakan pengingat sadar pajak dengan menempelkan stiker khusus pada kendaraan yang belum melunasi pajak sebagai bentuk pengawasan persuasif.
Strategi Lainnya yang Telah Dilakukan BAPENDA Kabupaten Pelalawan
Sistem Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan
Sistem Self-Assessment (Pendataan Mandiri)
- Wajib Pajak (WP) mendaftarkan usahanya secara mandiri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- Mekanisme ini berlaku untuk jenis pajak yang dihitung sendiri oleh WP, seperti pajak barang dan jasa tertentu (makanan/minuman, perhotelan, jasa kesenian dan hiburan).
Sistem Official Assessment (PBB-P2 & BPHTB)
- Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP.
- Setiap WP wajib mengisi SPOP dengan jelas, benar, lengkap, dan menandatanganinya untuk diserahkan kembali ke Bapenda.
Pendataan Lapangan dan Pemutakhiran Data
- Petugas Bapenda secara berkala melakukan penyisiran, validasi objek baru, dan pemutakhiran data langsung di lapangan.
- Kegiatan ini meliputi pendataan Pajak Reklame, pemeriksaan ruko-ruko komersial, hingga optimalisasi sektor Pajak Air Tanah (PAT) di berbagai perusahaan operasional.
II. Sistem Penetapan Objek dan Subjek Pajak
Perhitungan Nilai Jual atau Sewa
Bapenda melakukan penilaian teknis terhadap objek pajak, seperti menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk PBB-P2 atau mengukur dimensi, lokasi, dan masa tayang untuk Pajak Reklame.
Penerbitan Surat Ketetapan
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) — Diterbitkan untuk jenis pajak yang menggunakan metode official assessment, yang menentukan rincian jumlah pokok pajak terutang secara resmi oleh daerah.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) — Diterbitkan khusus untuk tagihan tahunan PBB-P2 masyarakat.
Sistem Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan
Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP), terutama bagi sektor yang menggunakan sistem self-assessment (hitung dan bayar mandiri).
Pemasangan Tapping Box (Tax Monitoring System)
- Bapenda memasang perangkat perekam transaksi elektronik (tapping box) di mesin kasir (POS) hotel, restoran, dan tempat hiburan di wilayah Pelalawan.
- Alat ini mengirimkan data transaksi riil secara langsung ke server Bapenda, sehingga WP tidak dapat memanipulasi atau mengecilkan laporan omzet bulanannya.
Pemeriksaan Pajak Daerah (Audit)
- Tim fungsional pemeriksa pajak melakukan audit lapangan berkala terhadap pembukuan, catatan finansial, dan dokumen teknis milik WP (termasuk sektor Pajak Air Tanah pada perusahaan operasional).
- Jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan SPTPD (self-assessment) dengan kondisi lapangan, Bapenda akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ditambah sanksi denda administratif.
Sidak Lapangan Bersama Tim Terpadu
Bidang Koordinasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pajak Daerah secara rutin menggelar sidak gabungan (melibatkan Satpol PP) untuk memeriksa izin dan kepatuhan Pajak Reklame, restoran, hingga ruko-ruko komersial di Pangkalan Kerinci.
II. Sistem Penagihan Pajak Daerah
Penagihan Persuasif (Penyampaian Surat Teguran)
- Surat Tegoran/Peringatan — Jika WP tidak melunasi pajak hingga jatuh tempo (misalnya PBB-P2 melewati batas akhir bayar), Bapenda akan menerbitkan Surat Tegoran 1, 2, dan 3.
- Pemberitahuan Digital — Mengirimkan pengingat tagihan massal melalui SMS Blast atau notifikasi sistem kepada nomor kontak WP terdaftar.
Penagihan Aktif (Represif)
- Pemasangan Stiker/Plang Peringatan — Objek pajak (seperti reklame, restoran, atau tanah/bangunan) yang menunggak pajak dalam waktu lama akan ditempeli stiker atau plang khusus bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Melunasi Pajak Daerah". Tindakan ini memberikan sanksi sosial kepada pemilik usaha.
- Penerbitan Surat Paksa — Jika teguran tertulis diabaikan, Bapenda (bekerja sama dengan juru sita atau instansi penegak hukum) dapat menerbitkan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial langsung.
- Pencabutan Izin Usaha — Bapenda berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk membekukan atau mencabut izin operasional WP yang membandel.
Terima Kasih
BAPENDA Kabupaten Pelalawan — Orang Bijak Taat Pajak!
